Gudang Garam Bagikan Dividen Rp1,54 triliun

sacsacscsa

Jakarta, 24 Juni 2014 – PT Gudang Garam, Tbk, Kediri, Jawa Timur, membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2013 sebesar Rp1,54 triliun dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) dengan besaran dividen yang diterima masing-masing Rp 800 per saham. “Hasil RUPS, menerima baik laporan direksi mengenai jalannya usaha perseroan selama tahun buku yang berakhir 31 Desember 2013,” kata Direktur PT Gudang Garam, Tbk Heru Budiman.

 

Pihaknya mengatakan, dalam acara RUPS tersebut para pemegang saham menyetujui serta mengesahkan neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku 2013 yang berakhir pada 31 Desember 2013. Neraca itu juga telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta dan Widjaja, dan selanjutnya memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya pada anggota direksi serta anggota dewan komisaris perseroan atas tindakan pengawasan dan pengawasan yang telah kantor tersebut jalankan, selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2013.

 

Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya itu sejauh tindakan tersebut tercermin pada neraca dan perhitungan laba rugi yang dimaksud. Dalam RUPS itu, dividen untuk tahun buku 2013 dibagikan sebesar Rp1,54 triliun dengan besar dividen Rp800 per saham. RUPS sebelumnya, untuk tahun buku 2012 besar dividen yang dibagikan juga sama, yaitu sebesar Rp1,54 triliun, dengan besar dividen yang diterima masing-masing pemegang saham juga Rp 800 per saham.

Sedangkan, untuk pembagian dividen tahun 2011 kepada para pemegang saham senilai Rp1,92 triliun. Pada RUPS tersebut, dividen yang dibagikan senilai Rp 1.000 per lembar saham. Jumlah tersebut naik dari Rp 880 (2010) dan Rp 650 (2009).

Selain membahas tentang neraca dan perhitungan laba rugi, dalam RUPS tersebut juga memutuskan Gotama Hengdratsonata, yang beralamat di Surabaya sebagai komisaris independen perseroan. Sedangkan, Sony Sasono Rahmadi yang beralamat di Sidoarjo, Surabaya, sebagai direktur independen perseroan.

Sementara itu, untuk masa jabatan dari anggota dewan komisaris dan direksi lainnya yang sampai saat ini masih menjabat, akan berakhir pada RUPS 2015. Untuk dewan komisaris, presiden komisaris adalah Juni Setiawati Wonowidjojo, komisaris adalah Lucas Mulia Suhardja, dan dua komisaris independen yaitu Frank Willem van Gelder dan Gotama Hengdratsonata.

Dan, untuk jajaran direksi, presiden direktur adalah Susilo Wonowidjojo. Untuk direktur antara lain Heru Budiman, Herrry Susianto, Buana Susilo, Fajar Semeru, Istata Taswin Siddharta, serta direktur independen Sony Sasono Rahmadi. Dalam kegiatan itu, sekaligus menunjuk kantor Akuntan Publik Siddharta da Widjaja selaku auditor perseroan untuk tahun buku 2014.

QH.

Related Articles :
Pasar Cloud Diramalkan Meningkat pada 2015
BI Rilis Uang NKRI 17 Agustus
– Dua Kementerian Kerja Sama Pemberdayaan Koperasi dan Pengembangan Energi

OJK Beri Sanksi 7 Perusahaan Pembiayaan

sacsacscsa

Jakarta 28 Januari 2014 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) OJK memberikan sanksi terhadap tujuh perusahaan pembiayaan karena masalah permodalan.
Dari tujuh perusahaan itu, dua di antaranya telah masuk dalam Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU). Sedangkan lima perusahaan lainnya berjanji akan melakukan penambahan modal.
Hal ini diungkapkan Deputi Komisioner II OJK Dumoly Freddy Pardede. Menurutnya, tujuh perusahaan pembiayaan tersebut telah bertemu dengan pemilik modal, namun pihak pemilik modal tidak sanggup untuk menambah modal. Hal ini membuat OJK melakukan PKU. Bila masih tak sanggup menambah modal, maka OJK akan mengusulkan pencabutan usaha.
“Umumnya yang kena sanksi bukan hanya karena modal saja, namun juga mencakup pembiayaan bermasalah, gearing ratio-nya, tata kelola bisa dikenakan sanksi. Tergantung ketaatan terhadap anti money laundering. Tapi kalau masalah permodalan memang butuh waktu, karena menyangkut pemegang saham, grup, RUPS, dan sebagainya,” ujar dia.
Di samping itu, OJK juga mempertimbangkan pengembangan usaha, permodalan, serta kesempatan sumber keuangan yang bukan hanya bank.
“Bisa mereka issued suatu instrumen tertentu untuk mendapatkan dana supaya mereka punya keleluasaan untukk menambah modal mereka. Apakah mereka pakai pasar modal, reksadana, menerbitkan MTN,” kata Dumoly.
OJK mengakui dalam operasional bisnis perusahaan pembiayaan, permodalan dan persaingan menjadi masalah-masalah yang dihadapi industri.
“Jelas (permodalan). Dan persaingan, karena memang bisnis finance ini kan fokusnya itu di sewaguna usaha sama di kendaraan bermotor, sedikit properti. Di kendaraan bermotor pemainnya mayoritas di sana,” kata dia.
Dumoly menjelaskan, selain permodalan dan pembiayaan, efisiensi dan cabang pun penting untuk mendorong penjualan. Sewaguna usaha, lanjutnya, juga risikonya tinggi.
Lebih lanjut, Dumoly mengatakan perusahaan pembiayaan yang kuat memiliki modal beragam, mulai dari Rp 500 miliar hingga yang lebih besar dari jumlah itu. Saat ini pun ada perusahaan pembiayaan yang modalnya Rp 100 miliar atau Rp 40 miliar, biasanya yang membiayai sepeda motor bekas atau beroperasi di pelosok desa.

QH.