Dari Investasi ke Arah Padat Modal

sacsacscsa

Jakarta, 25 April 2014 – Investasi yang direalisasikan di Indonesia dinilai semakin bersifat padat modal dibandingkan investasi pada periode-periode sebelumnya. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar, beberapa waktu lalu.
“Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada triwulan I 2014 mencapai 260.156 orang yang terdiri atas proyek PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) sebanyak 67.697 orang dan proyek PMA (Penanaman Modal Asing) sebanyak 192.459 orang,” kata Mahendra.
Menurutnya, jumlah penyerapan tenaga kerja itu turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013, namun jumlah investasi pada triwulan I 2014 terjadi peningkatan. Ia memaparkan, realisasi investasi proyek penanaman modal pada triwulan I 2014 adalah sebesar Rp 106,6 triliun atau terjadi peningkatan sebesar 14,6 persen bila dibanding capaian periode yang sama tahun 2013 (Rp 93 triliun).
Sedangkan jumlah tenaga kerja yang terserap pada periode triwulan I 2013, lanjutnya, mencapai 361.924 orang yang terdiri atas 148.521 orang dari PMDN dan 213.403 orang dari PMA.
Hal ini berarti rasio antara modal dan tenaga kerja menjadi lebih besar, sehingga menandakan tingkat produktivitas tenaga kerja untuk investasi meningkat. “Berarti investasi saat ini lebih bersifat padat modal,” ucapnya.

QH.

Investasi Dalam Negeri Bersaing dengan Asing

sacsacscsa

Jakarta, 15 April 2014 – Perkembangan investasi dalam negeri saat ini sangat pesat dan mampu bersaing dengan investasi yang berasal dari swasta asing. Hal ini disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar. “Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibanding Penanaman Modal Asing (PMA) lima tahun lalu posisinya 1:6. Memasuki tahun 2013 investasi PMDN sudah mencapai setengah dari PMA. Ini perkembangan yang luar biasa,” kata Mahendra.

Mahendra menjelaskan peningkatan PMDN terjadi karena adanya peran pemerintah kabupaten atau kota dalam mempermudah sistem birokrasi serta memperbaiki iklim investasi. Hal tersebut, lanjut dia, terlihat dari 524 pemerintah kabupaten kota, sebanyak 435 pemerintah daerah telah memiliki pelayanan terpadu satu pintu dalam proses perizinan investasi untuk kemudahan berusaha.

“Namun, dari jumlah tersebut, baru setengah pemerintah daerah yang menggunakan perizinan elektronik. Kami akan meningkatkan kerja sama dengan pemerintah kabupaten kota, yang ingin membangun pelayanan perizinan elektronik,” kata Mahendra.

Ia mengatakan dengan adanya peningkatan koordinasi dan kerja sama antara BKPM dengan pemerintah daerah, maka kemampuan investor dalam negeri dalam mendorong perekonomian nasional makin meningkat.

Salah satu kerja sama lain yang dapat ditingkatkan dengan pemerintah daerah, selain dalam hal perizinan, adalah kemitraan dalam merumuskan sistem pengupahan yang diatas upah minimum regional serta berbasis pada produktivitas.

“Kami akan menetapkan tingkat pengupahan di kabupaten kota dan mengajak bupati bersama Menakertrans untuk merumuskan sistem pengupahan yang membedakan dengan upah minimum dan diatas minimum, yaitu dikaitkan dengan produktivitas,” kata Mahendra.

QH.

Investasi Triwulan I 2014 Capai Rp 100 Triliun

sacsacscsa

Jakarta, 26 Februari 2014 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar optimistis realisasi investasi triwulan I 2014 mencapai angka Rp 100 triliun.
Menurutnya, banyaknya ekspansi yang dilakukan perusahaan – perusahaan asing secara tidak langsung mendongkrak laju investasi di triwulan I 2014. Ekspansi kebanyakan dilakukan investor asing khususnya di sektor otomotif dan elektronik.
“Saya optimistis realisasi investasi triwulan I 2014 mencapai angka Rp 100 triliun,” ujarnya. Mahendra mengatakan sektor otomotif merupakan sektor yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, selama 4 tahun terakhir, investasi di sektor otomotif naik 10 kali lipat.
Berdasarkan data terbaru BKPM investasi di sektor otomotif pada 2013 mencapai US$ 3,7 miliar.
Dia mengatakan contoh perusahaan otomotif yang melakukan ekspansi di triwulan I 2014 adalah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), dengan investasi sebesar Rp 2,3 triliun, PT TMMIN melakukan groundbreaking pabrik mesin keduanya di Indonesia dengan luas 150 hektare.
Selain itu BKPM Juga telah menerima rencana investasi 570 proyek PMA dan 57 PMDN di sektor otomotif. “Sektor otomotif tumbuh cukup pesat di triwulan I 2014 dan hal ini sangat baik,” ujar dia
Mahendra menjelaskan sektor elektronik juga mengalami peningkatan yang cukup positif di triwulan I 2014, ada banyak perusahaan asing yang melakukan ekspansi, baru – baru ini PT Sharp Electronics Indonesia meresmikan pabrik baru yang berlokasi di kawasan Karawang International Industrial City (KIIC) dengan nilai investasi Rp 1,2 triliun.

QH

Pemerintah Dukung Pengembangan SDM Industri Tekstil

sacsacscsa

Jakarta, 21 Januari 2014-  Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian terus mendorong pengembangan sumber daya manusia industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang merupakan salah satu komoditi andalan industri manufaktur.

“Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merupakan salah satu komoditi andalan industri manufaktur dan salah satu penggerak pembangunan Ekonomi Nasional, karena industri tersebut memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap perolehan devisa ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan pemenuhan kebutuhan sandang dalam negeri,” kata Sekjen Kemenperin Ansari Bukhari melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin.
Oleh karena itu, kata dia pemerintah telah menyiapkan Balai Diklat Industri (BDI) Jakarta untuk menjadi Pusat Pelatihan SDM Industri dengan spesialisasi dan kompetensi di bidang TPT. Saat ini, BDI Jakarta telah menambah fasilitas sarana dan prasarana diklat berupa pembangunan gedung workshop TPT, ruang asrama yang mampu menampung 200 peserta, serta pengadaan peralatan mesin sebanyak 252 unit yang terdiri dari mesin jahit, mesin bordir, mesin plotting, dan mesin boiler untuk mendukung pelatihan.
Menurut dia, BDI Jakarta telah melatih tenaga terampil di bidang operator mesin indutri garmen berbasis kompetensi sebanyak 600 orang pada tahun 2013, yang telah terserap dan ditempatkan di beberapa industri garmen yang telah menjalin MOU dengan BDI Jakarta.
Ansari mengharapkan BDI Jakarta dapat terus mengembangkan diri sebagai pusat pelatihan SDM Industri di bidang TPT yang tidak hanya memberikan pelatihan, tapi juga melakukan sertifikasi bagi peserta pelatihan serta penempatan pada dunia industri. “BDI Jakarta perlu dilengkapi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP ) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK),” ujar dia.
Dia menyatakan bahwa sertifikasi kompetensi menjadi penting untuk meningkatkan daya saing menghadapi ASEAN Economic Community yang akan diberlakukan pada akhir tahun 2015, karena dengan diberlakukannya ASEAN Economic Community maka akan membuka kesempatan bagi tenaga kerja dari Negara ASEAN lainnya untuk bersaing dengan tenaga kerja Indonesia guna mendapatkan pekerjaan di dalam negeri.
Lebih jauh Ansari menjelaskan industri TPT terus memberikan surplus pada neraca perdagangan dan memiliki peranan yang strategis dalam proses industrialisasi, karena produk yang dihasilkan mulai dari bahan baku (serat) sampai dengan barang konsumsi (pakaian jadi dan barang jadi), mempunyai keterkaitan baik antar industri maupun sektor ekonomi lainnya.
Hingga Oktober 2013, produk TPT memberikan kontribusi nilai ekspor sebesar 10,62 miliar dolar AS atau meningkat 2,18 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Total ekspor produk TPT tersebut setara dengan 11,39 persen dari total ekspor non migas. Nilai investasi industri TPT sampai dengan triwulan III tahun 2013 sebesar Rp1,9 triliun (PMA dan PMDN), sementara penyerapan tenaga kerja sampai dengan triwulan ketiga tahun 2013 mencapai 3,8 juta orang atau meningkat 2,6 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

QH.