OJK Edukasi UMKM Soal Investasi Bodong.

sacsacscsa

Jakarta, 11 Agustus 2014- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan edukasi tentang investasi kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Fokus edukasi yang digelar kali ini adalah maraknya investasi bodong yang beredar di masyarakat saat ini.

Menurut Dewan Komesioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kusumaningtuti S Soetiono, banyak masyarakat yang tertipu dengan investasi bodong.

Hal ini karena literasi keuangannya masih rendah, atau kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam berkecimpung di industri keuangan. Menurutnya, fenomena yang bisa dicermati saat ini, adalah adanya banyaknya masyarakat yang menderita kerugian. “Inilah yang menjadi strategi dan tantangan edukasi keuangan bagi UMKM,” ujarnya. Menurutnya, investasi bodong biasanya menawarkan imbal hasil yang menggiurkan. Iming-iming inilah yang membuat masyarakat cenderung tergiur dengan penawaran tersebut. Untuk lebih meyakinkan calon korban, lanjutnya, mereka bahkan seringkali memanfaatkan public figur untuk menarik pembeli. Mereka juga mempublikasikan testimoni nasabahnya yang sudah menikmati keungtungan dari produk invetasi bodong tersebut. “Karena masih minimnya pemahaman dan rendahnya literasi keuangan, tidak sedikit masyarakat yang berpendidikan tinggi terjerat investasi bodong,” katanya.

Karena itu, OJK mengajak publik agar lebih waspada, karena praktik-pratik ini tidak jarang ada berada di sekeliling kita, dan tidak terasa menjadi korban.

QH.
Related Articles :
GAPMMI: Pembatasan BBM Bersubsidi Sulitkan Pengusaha
Kemenperin Percepat Program Penyebaran dan Pemerataan Industri
Industri Musik Sumbang Rp5,2 Trilin PDB
Kemenperin Dukung Peningkatan Ekspor Furniture
100 Ribu UKM Manfaatkan Contact Center dari Telkom.
Situasi Politik Tak Pengaruhi Investasi
BANK INDONESIA DI YOGYAKARTA DAN TOP COACH INDONESIA GELAR SEMINAR 
  “Membangun Jiwa Kewirausahaan”

DPR Dukung Kemudahan Kredit Bencana Alam

sacsacscsa

Jakarta, 4 Maret 2014 – Komisi XI DPR RI mendukung upaya Pemerintah RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberikan kemudahan pembayaran kredit bagi debitur di daerah-daerah bencana.
“Komisi XI merekomendasikan kepada bank-bank BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan agar jika dimungkinkan melakukan hapus tagih,” kata Ketua Komisi XI Olly Dondokambey. Penghapusan tagihan kreditur itu ditujukan kepada para debitur bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN di dua wilayah yang ditetapkan OJK sebagai daerah bencana yaitu Kabupaten Karo Sinabung Sumatera Utara dan Kota Manado Sulawesi Utara serta menyusul kawasan sekitar Gunung Kelud Jawa Timur.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad, mengatakan OJK mengharapkan payung hukum pelaksanaan penghapusan tagihan kredit kepada para debitur di daerah-daerah bencana dari DPR RI. “Keinginan hapus tagih itu sudah banyak, tapi payung hukumnya yang perlu dibuat. Mudah-mudahan ada upaya khusus untuk menyelesaikan payung hukum itu,” kata Muliaman.
Muliaman mengatakan Perhatian OJK yaitu prinsip kehati-hatian dan moral hazard dengan pembatasan kredit Rp 5 miliar, perpanjangan kredit hingga tiga tahun, dan pembatasan kemudahan hanya untuk daerah-daerah tertentu. “OJK juga memperhatikan kebangkitan ekonomi di daerah-daerah bencana,” kata Muliaman.
Total debitur empat bank BUMN yang terdampak bencana Gunung Sinabung Sumatera Utara, banjir Manado Sulawesi Utara, dan sekitar Gunung Kelud Jawa Timur yaitu sekitar 10.345 debitur dengan perkiraan angka kredit mencapai lebih dari Rp42.887 miliar.

QH.

OJK Beri Sanksi 7 Perusahaan Pembiayaan

sacsacscsa

Jakarta 28 Januari 2014 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) OJK memberikan sanksi terhadap tujuh perusahaan pembiayaan karena masalah permodalan.
Dari tujuh perusahaan itu, dua di antaranya telah masuk dalam Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU). Sedangkan lima perusahaan lainnya berjanji akan melakukan penambahan modal.
Hal ini diungkapkan Deputi Komisioner II OJK Dumoly Freddy Pardede. Menurutnya, tujuh perusahaan pembiayaan tersebut telah bertemu dengan pemilik modal, namun pihak pemilik modal tidak sanggup untuk menambah modal. Hal ini membuat OJK melakukan PKU. Bila masih tak sanggup menambah modal, maka OJK akan mengusulkan pencabutan usaha.
“Umumnya yang kena sanksi bukan hanya karena modal saja, namun juga mencakup pembiayaan bermasalah, gearing ratio-nya, tata kelola bisa dikenakan sanksi. Tergantung ketaatan terhadap anti money laundering. Tapi kalau masalah permodalan memang butuh waktu, karena menyangkut pemegang saham, grup, RUPS, dan sebagainya,” ujar dia.
Di samping itu, OJK juga mempertimbangkan pengembangan usaha, permodalan, serta kesempatan sumber keuangan yang bukan hanya bank.
“Bisa mereka issued suatu instrumen tertentu untuk mendapatkan dana supaya mereka punya keleluasaan untukk menambah modal mereka. Apakah mereka pakai pasar modal, reksadana, menerbitkan MTN,” kata Dumoly.
OJK mengakui dalam operasional bisnis perusahaan pembiayaan, permodalan dan persaingan menjadi masalah-masalah yang dihadapi industri.
“Jelas (permodalan). Dan persaingan, karena memang bisnis finance ini kan fokusnya itu di sewaguna usaha sama di kendaraan bermotor, sedikit properti. Di kendaraan bermotor pemainnya mayoritas di sana,” kata dia.
Dumoly menjelaskan, selain permodalan dan pembiayaan, efisiensi dan cabang pun penting untuk mendorong penjualan. Sewaguna usaha, lanjutnya, juga risikonya tinggi.
Lebih lanjut, Dumoly mengatakan perusahaan pembiayaan yang kuat memiliki modal beragam, mulai dari Rp 500 miliar hingga yang lebih besar dari jumlah itu. Saat ini pun ada perusahaan pembiayaan yang modalnya Rp 100 miliar atau Rp 40 miliar, biasanya yang membiayai sepeda motor bekas atau beroperasi di pelosok desa.

QH.

Hati-hati dengan Investasi Berbunga 10 Persen Ke Atas

sacsacscsa

Jakarta, 7 Januari 2014 – Masyarakat diminta untuk mewaspadai iming-iming menggiurkan dari berbagai pihak yang menawarkan investasi dengan bunga 10 persen ke atas. Hal ini disampaikan anggota DPR-RI komosi XI Ismet Akhmad. Menurutnya, bunga investasi hingga 10 persen ke atas per bulan sangatlah tidak realistis, sehingga masyarakat harus mewaspadai terkait hal tersebut.
“Kita pinjam ke bank saja bunganya hanya 2 persen per bulan, sedangkan investasi menawarkan bunga hingga 10 persen, pasti masyarakat akan ramai-ramai meminjam uang ke bank untuk investasi,” katanya. Pernyataan Ismet tersebut menanggapi  investasi bodong dengan iming-iming bunga tinggi.

Mengantisipasi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan edukasi tentang investasi yang aman untuk mencegah penipuan berkedok investasi. Sosialisasi dan edukasi dilakukan secara langsung melalui kantor perwakilan di daerah agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan penipuan berkedok investasi yang merugikan..

Beberapa waktu terakhir penipuan berkedok investasi cukup marak terdengar. Untuk mengantisipasi hal itu, telah dibentuk Satuan Tugas Waspada Investasi yang siap menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.

Menurut anggota komisioner OJK, Nurhaida, salah satu ciri investasi yang tidak aman adalah tidak terdaftar di lembaga resmi seperti OJK. Apalagi, perusahaan tersebut menghimpun dana masyarakat dalam jumlah besar, secara aturan wajib mendaftar dan berada di bawah pengawasan OJK.

Selain itu, ciri investasi yang tidak aman lainnya, perusahaan tersebut berani memberikan bunga yang tinggi mencapai 10 persen per bulan, ketika masyarakat bersedia menyimpan uangnya. Hal ini tentu tidak logis karena lembaga perbankan saja hanya mampu memberikan bunga sekitar enam persen per tahun.

 QH.