Genjot Efektivitas Kredit Usaha Rakyat

sacsacscsa

TOPCOACHINDONESIA.COM – Sebagai lembaga pelatihan bisnis, Top Coach Indonesia menyadari bahwa tak semua kalangan, khususnya pemilik usaha, memiliki akses terhadap industri perbankan. Akses terhadap kredit itu didominasi pihak yang justru mapan ekonominya, yaitu korporasi atau bidang usaha skala besar.

Sementara itu, kalangan yang kurang mampu atau bidang usaha mikro, misalnya, justru sering dipersulit ketika ingin mengajukan pinjaman ke bank. Dengan begitu, mereka akhirnya banyak terjebak pada jeratan lintah darat/rentenir.

Mengatasi persoalan itu, Top Coach Indonesia berharap, negara dinilai hadir demi memberi akses dan kemampuan pada pihak yang kurang mampu dan terbatas ekonominya pada akses pembiayaan. Maksudnya, pemerintah mesti menjamin agar usaha mikro, kecil, dan menengah dapat menerima kredit demi memulai usahanya. Dalam suasana itu, kredit usaha rakyat (KUR) terwujud.

Pengertiannya, KUR merupakan kredit program pemerintah, dananya dari perbankan ditujukan pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), Koperasi, dan Tenaga Kerja Indonesia dalam bentuk pemberian kredit modal kerja, atau kredit investasi, didukung fasilitas penjaminan. Tercatat, hingga Oktober 2014, volume KUR yang tersalur dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia menembus angka Rp15,82 triliun. Nilai pertumbuhannya berkisar 27,78 persen, dilihat year on year (yoy) dibanding Oktober 2013, yakni sekitar Rp12,38 triliun.

Rinciannya, penyaluran KUR itu telah disalurkan ke sekitar 198.987 bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK). Rata-rata kredit yang diterima debitur senilai Rp79,5 juta. Namun, hal yang mengkhawatirkan tingkat rasio kredit bermasalah (non performing loan) dari KUR cukup tinggi. Tercatat, nilai kredit macet debitur mencapai 4,2 persen. Sementara, batasan yang dikenakan pemerintah sebesar 5 persen.

“Dalam catatan Kemenkop UKM, para debitur besar menyumbang kredit macet (non performing loan/NPL) paling banyak. Akibatnya, NPL bank penyalur KUR meningkat mencapai 4,2 persen. Padahal pemerintah membatasi NPL KUR maksimal 5 persen,” ungkap Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga kepada wartawan, termasuk Top Coach Indonesia.

Guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan KUR, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Dalam ketentuan itu, perusahaan penjamin KUR merupakan pihak yang melakukan pinjaman kredit dan mengikatkan diri pada nota kesepahaman bersama.

Dengan demikian, Top Coach Indonesia berkeyakinan, efektivitas dan efisiensi KUR memang dapat ditempuh via fasilitas penjamin yang disediakan pemerintah. Namun ke depan nanti, pemerintah perlu mengusahakan, KUR ini fokus pada sektor tertentu, misalnya usaha kreatif, atau pada bidang ketahanan pangan dan maritim. Hal itu dilakukan agar program KUR itu bekerja tepat sasaran dan mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

QH.

Related Articles :
– Dorong Percepatan Pertumbuhan Industri Nasional
Daya Saing IKM Mutlak Harus Ditingkatkan
Kemudahan Perijinan Dongkrak Investasi
Pelatihan SDM Mutlak untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa
Indonesia Perlu Tingkatkan Kualitas SDM Hadapi MEA 2015
Produk Indonesia Harus Berstandard Global
Pemerintah Harus Tingkatkan Daya Saing Koperasi dan UKM
Top Coach Indonesia: Langkah Konkret Pemerintah dalam Memberdayakan UMKM Ditunggu
Indonesia Bersiap Kebanjiran Akuntan Asing
Top Coach Indonesia: Saatnya Mengembangkan Bisnis Digital

Rasio NPL Bank Mandiri Naik

sacsacscsa

Jakarta, 13 Februari 2014 – Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan rasio kredit bermasalah atau non performing loan Bank Mandiri naik 0,12 persen menjadi 0,58 persen pada 2013. Kenaikan rasio kredit bermasalah tersebut disebabkan karena kondisi makro ekonomi pada tahun itu tidak sebaik 2012.

“Kondisi ekonomi tersebut menyebabkan kenaikan laba perseroan pada 2013 tidak sebesar tahun sebelumnya. Pada 2012 pertumbuhan laba perseroan mencapai 20 persen, sedangkan pada 2013 hanya 17 persen,” kata Budi.

Namun, Budi mengatakan, kredit Bank Mandiri ke sektor produktif tumbuh 23,3 persen. Sehingga, tahun lalu Mandiri mengucurkan Rp 360,4 triliun dengan pertumbuhan kredit investasi 17 persen dan kredit modal kerja 27,4 persen. Sektor listrik gas dan air mencatat akselerasi pertumbuhan 22,6 peren, sementara sektor perdagangan, restoran, dan hotel tumbuh 26,8 persen.

Menurutnya, kenaikan penyaluran kredit terjadi di seluruh bisnis dengan pertumbuhan tertinggi pada segmen mikro yang mencapai 42,3 persen atau senilai Rp 27 triliun. Jumlah nasabah kredit mikro juga meningkat dari 315,4 ribu orang pada 2012 menjadi 349,6 ribu nasabah pada tahun lalu. “Kredit yang tersalurkan untuk segmen UMKM tumbuh 18,2 persen menjadi Rp 64,6 triliun,” ujar Budi.

Bank Mandiri juga turut menyalurkan pembiayaan khusus dengan skema penjaminan pemerintah, yaitu melalui penyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jumlah nasabah KUR pada 2013 meningkat 40,4 persen menjadi lebih dari 295 ribu peminjam senilai Rp 14,45 triliun.

QH.

KUR BRI 2013 Capai Rp 87 Triliun

sacsacscsa

Jakarta, 9 Januari 2014 – Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menembus angka sebesar Rp87 triliun hingga akhir 2013 dengan jumlah debitur mencapai 9,2 juta nasabah. Dibanding November 2013, realisasi ini meningkat Rp2,4 triliun atau sebelumnya tercatat Rp84,5 triliun, kata Sekretaris Perusahaan BRI Muhamad Ali dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis (9/1/2014).
Ali menuturkan, salah satu penyebab meningkatnya KUR yakni akses nasabah yang makin mudah, baik secara infrastruktur maupun administratif. BRI sudah masuk ke jantungnya pengusaha mikro melalui Teras BRI di sentra-sentra perdagangan dan bisnis. Potensi tersebut tak mungkin hanya digarap oleh Bank BRI sendirian dan dapat digarap perbankan lainnya, agar akses kredit ke masyarakat makin luas.
Meski demikian, Bank BRI akan terus memperkuat askes dan layanan kepada pengusaha mikro. Ia mencontohkan, pedagang atau pengusaha kecil sekarang tidak perlu meninggalkan dagangannya. BRI akan melayani transaksi mereka secara langsung melalui Electronic Data Capture (EDC).
Meski ekspansi KUR BRI cukup agresif, namun perseroan tetap berhasil mengelola kualitas kredit. Hal tersebut terlihat dari rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) yang hanya sebesar 1,61 persen. Ini juga menunjukan keberhasilan pembinaan perusahaan atas pelaku usaha mikro, ujar Ali. Adapun KUR BRI terbagi atas KUR Ritel sebesar Rp17 triliun dengan jumlah debitur 99.000 dan KUR Mikro sebesar Rp69,9 triliun dengan jumlah debitur 9,1 Juta.
Sementara itu lebih dari 850.000 nasabah KUR BRI, yang semula tidak bankable dan menyandang status pengusaha pemula dan mikro, kini naik kelas menjadi nasabah komersil. “Mereka ini kemudian sudah bankable. Pinjaman mereka sudah menggunakan prosedur dan administrasi normal. Sebab mereka sudah punya jaminan, aset tetap dan lain sebagainya,” ujarnya.

Ia mengatakan, hingga 31 Desember 2013, nasabah KUR BRI yang bermigrasi ke kredit komersial berjumlah lebih dari 850.000 debitur dengan plafon pinjaman mencapai Rp13,6 triliun. “Artinya, kalau mereka berimigrasi ke kredit komersial, bisnisnya semakin bagus serta menjadi bankable. Relasi dengan lembaga keuangan juga semakin bagus,” kata Ali.

Berdasarkan data dari Kemenko Perekonomian RI, sampai dengan November 2013 penyaluran KUR nasional telah mencapai Rp133,2 triliun. di mana BRI menguasai 63,46 persen dari total KUR Nasional, ujar Ali.

QH

Bank-bank Gagal Salurkan KUR

sacsacscsa

Jakarta, 9 Desember 2013 – Bank-bank di Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau gagal menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis.

“Berdasarkan data yang kami miliki sampai sekarang bank-bank di Indonesia hanya berhasil menyalurkan KUR 39 persen dari sekitar 400 triliun dana yang disimpan di bank,” kata politisi Partai Golkar itu.

Dia mengatakan, kalau saja diumpamakan nilai rapor, maka saya memberi penilaian D untuk bank-bank itu. Sementara penyaluran KUR di Kepri hanya sekitar Rp30 triliun, masih tersisa sekitar Rp17 triliun.

Menurut dia, penyebab KUR tidak tersalurkan secara maksimal karena perlakuan bank-bank terhadap pemohon masih sangat kaku dan bank-bank tidak dikenakan sanksi jika tidak berhasil menyalurkan KUR secara maksimal.

Dia merincikan, bank-bank memberlakukan persyaratan yang kaku seperti, pemohon kredit diwajibkan menunjukkan surat nikah, selain surat ijin usaha dan kartu tanda penduduk. Hal itu memberatkan pemohon kredit, terutama yang tidak memiliki lagi surat nikah karena hilang.

Semestinya pihak bank dapat mencari kebenaran dari tetangga pemohon kredit untuk memastikan apakah pemohon sudah menikah atau belum, jika itu dibutuhkan. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah bank dapat memastikan apakah pemohon pinjaman itu memiliki usaha atau tidak.

QH