Tak Ada Lagi Suntikan Bagi BUMN Sakit

sacsacscsa

Jakarta, 4 Juli 2014 – Pemerintah tidak lagi memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) atau suntikan dana dari APBN kepada perusahaan milik negara yang mengalami kerugian dalam rangka restukturisasi keuangan. “Tidak ada lagi suntikan, BUMN harus berusaha sendiri, jangan tergantung APBN. Kalaupun ada PMN hanya diberikan kepada BUMN yang mendapat penugasan dari pemerintah,” kata Menteri BUMN Dahlan Iskan.

 

Menurut Dahlan, pemberian PMN kepada PT Askrindo adalah karena Pemerintah membutuhkannya untuk perpanjangan tangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Ini PMN otomatis karena begitu target KUR dinaikkan maka PMN-nya harus disesuaikan,” tegas Dahlan.

 

Selain itu PMN juga diberikan misalnya kepada perusahaan yang ditugasi membangun fasilitas pembuatan kapal selam terutama proyek lama yang diserahkan kepada BUMN. Dia mengungkapkan, saat ini ada juga PMN yang diberikan kepada perusahaan “plat merah” namun itu berasal dari aset BUMN yang statusnya belum ditentukan.

 

Dahlan mencontohkan, ada BUMN sekitar 20 tahun lalu mendapat tugas dari pemerintah membangun proyek, setelah itu diserahkan dan dikelola BUMN yang bersangkutan. Namun saat ini ada di antaranya yang sudah diresmikan bahwa aset tersebut sudah menjadi milik BUMN melalui PMN, dan ada juga yang belum jelas status hukumnya.

 

“Kalau pun sudah dijadikan PMN, tetapi tidak ada uang yang dialokasikan dari APBN ke perusahaan itu. Itu disebut PMN non-cash,” tegas Dahlan. Kasus seperti ini terjadi pada perusahaan yang ditugasi oleh pemerintah untuk membeli kapal lewat Kementerian Perhubungan yang kemudian kapal itu diserahkan kepada PT Djakarta Lloyd (Persero), termasuk pembelian mesin untuk pabrik gula BUMN.

 

Hingga saat ini setidaknya aset sekitar Rp50 triliun yang menggantung yang belum ditetapkan statusnya. “Ini tidak gampang memperjelas statusnya, karena di UU BUMN disebutkan setiap aset yang masuk BUMN harus dinilai. Sementara karena sudah terlalu lama, nilainya sudah turun,” ujarnya.

 

QH.

Related Articles :
Ekspor Naik 3,73 Persen pada Mei 2014
Kemenperin-Kemendikbut Dirikan Akademi Komunitas Industri
Industri Fesyen Berkontribusi terhadap Kekuatan Ekonomi Nasional

Kemenperin-Kemendikbut Dirikan Akademi Komunitas Industri

sacsacscsa

Jakarta, 30 Juni 2014 – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pendirian dan pengembangan akademi komunitas untuk pembangunan sumber daya manusia yang kompeten di sektor industri. Penandatanganan MoU tersebut diwakili oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenperin Ansari Bukhari dan Sekjen Kemdikbud Ainun Na’im di kantor Kemenperin di Jakarta, Jumat.

Ainun Na’im menyebutkan, dalam UU No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian terdapat 14 pasal yang mengamanatkan perlunya pembangunan SDM industri yang kompeten. Pemerintah, lanjutnya, sedang menyiapkan peraturan tentang pelaksanaan pembangunan tenaga kerja industri, antara lain melalui pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi, pelatihan industri, pemagangan industri, serta penerapan sistem sertifikasi kompetensi terhadap tenaga kerja industri.

“Kebutuhan tenaga kerja industri kompeten saat ini masih sangat tinggi. Hal itu ditunjukkan dengan besarnya animo dunia industri terhadap rencana pendirian dan pengembangan akademi komunitas yang diselenggarakan oleh Kemenperin,” ujar Ansari.

Nota kesepahaman itu menyebutkan beberapa tugas Kemenperin, antara lain memfasilitasi pengembangan akademi komunitas (AK) sesuai keunggulan lokal suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha industri dan memfasilitasi penempatan lulusan AK di lingkungan Kemenperin pada perusahaan industri.  Sementara tugas dari Kemdikbud, salah satunya adalah melakukan pembinaan akademik penyelenggaraan AK di lingkungan Kemenperin.

QH.

Related Articles :
Industri Fesyen Berkontribusi terhadap Kekuatan Ekonomi Nasional
Gudang Garam Bagikan Dividen Rp1,54 triliun
Pasar Cloud Diramalkan Meningkat pada 2015