Jakarta, 16 Mei 2014 – Pemerintah harus menjamin pengusaha di sektor kelautan, terutama yang berasal dari masyarakat lokal, untuk mendapat akses termudah dalam pemanfaatan potensi kelautan seperti wisata bahari, dibandingkan pengusaha atau pelancong asing.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Kadin bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto. “Harus diprioritaskan untuk pelaku usaha setempat. Caranya dapat bermitra dengan BUMD, atau BUMN. Jika terpaksa dengan asing, bobot kepemilikan usahanya harus sama,” katanya.

Kadin sebagai unsur pengusaha, kata Yugi, akan membantu segala upaya pendidikan, penyuluhan dan pelatihan masyarakat pesisir untuk dapat mengoptimalkan potensi kelautan di wilayahnya. Hal itu diupayakan, agar potensi kelautan, seperti usaha wisata bahari, yang selama ini, kerap dijalankan oleh pengusaha asing, dapat kembali “direbut” oleh pengusaha lokal.

Menurut dia, pemerintah juga harus mendorong upaya optimalisasi itu, terutama dari segi pembiayaan, mengingat sektor perbankan masih menganggap sebagian besar sektor kelautan ini kurang prospektif. “Kendalanya, agak susah memotivasi masyarakat untuk berusaha. Mekaniksmenya rumit, bunga banknya besar. Uang pangkalnya juga harus besar, perlu ada special treatment (dari pemerintah),” ujarnya.

Selain akses pembiayaan, peningkatan kapasitas masyarakat pesisir untuk pemanfaatan potensi kelautan harus menjadi upaya berkelanjutan, agar masyarakat pesisir tidak hanya menjadi pengawai, namun menjadi pengusaha.

QH