Jakarta, 15 April 2014 – Perkembangan investasi dalam negeri saat ini sangat pesat dan mampu bersaing dengan investasi yang berasal dari swasta asing. Hal ini disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar. “Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibanding Penanaman Modal Asing (PMA) lima tahun lalu posisinya 1:6. Memasuki tahun 2013 investasi PMDN sudah mencapai setengah dari PMA. Ini perkembangan yang luar biasa,” kata Mahendra.

Mahendra menjelaskan peningkatan PMDN terjadi karena adanya peran pemerintah kabupaten atau kota dalam mempermudah sistem birokrasi serta memperbaiki iklim investasi. Hal tersebut, lanjut dia, terlihat dari 524 pemerintah kabupaten kota, sebanyak 435 pemerintah daerah telah memiliki pelayanan terpadu satu pintu dalam proses perizinan investasi untuk kemudahan berusaha.

“Namun, dari jumlah tersebut, baru setengah pemerintah daerah yang menggunakan perizinan elektronik. Kami akan meningkatkan kerja sama dengan pemerintah kabupaten kota, yang ingin membangun pelayanan perizinan elektronik,” kata Mahendra.

Ia mengatakan dengan adanya peningkatan koordinasi dan kerja sama antara BKPM dengan pemerintah daerah, maka kemampuan investor dalam negeri dalam mendorong perekonomian nasional makin meningkat.

Salah satu kerja sama lain yang dapat ditingkatkan dengan pemerintah daerah, selain dalam hal perizinan, adalah kemitraan dalam merumuskan sistem pengupahan yang diatas upah minimum regional serta berbasis pada produktivitas.

“Kami akan menetapkan tingkat pengupahan di kabupaten kota dan mengajak bupati bersama Menakertrans untuk merumuskan sistem pengupahan yang membedakan dengan upah minimum dan diatas minimum, yaitu dikaitkan dengan produktivitas,” kata Mahendra.

QH.