Tak Ada Lagi Suntikan Bagi BUMN Sakit

sacsacscsa

Posted on July 4, 2014

Jakarta, 4 Juli 2014 – Pemerintah tidak lagi memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) atau suntikan dana dari APBN kepada perusahaan milik negara yang mengalami kerugian dalam rangka restukturisasi keuangan. “Tidak ada lagi suntikan, BUMN harus berusaha sendiri, jangan tergantung APBN. Kalaupun ada PMN hanya diberikan kepada BUMN yang mendapat penugasan dari pemerintah,” kata Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Menurut Dahlan, pemberian PMN kepada PT Askrindo adalah karena Pemerintah membutuhkannya untuk perpanjangan tangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Ini PMN otomatis karena begitu target KUR dinaikkan maka PMN-nya harus disesuaikan,” tegas Dahlan.

Selain itu PMN juga diberikan misalnya kepada perusahaan yang ditugasi membangun fasilitas pembuatan kapal selam terutama proyek lama yang diserahkan kepada BUMN. Dia mengungkapkan, saat ini ada juga PMN yang diberikan kepada perusahaan “plat merah” namun itu berasal dari aset BUMN yang statusnya belum ditentukan.

Dahlan mencontohkan, ada BUMN sekitar 20 tahun lalu mendapat tugas dari pemerintah membangun proyek, setelah itu diserahkan dan dikelola BUMN yang bersangkutan. Namun saat ini ada di antaranya yang sudah diresmikan bahwa aset tersebut sudah menjadi milik BUMN melalui PMN, dan ada juga yang belum jelas status hukumnya.

“Kalau pun sudah dijadikan PMN, tetapi tidak ada uang yang dialokasikan dari APBN ke perusahaan itu. Itu disebut PMN non-cash,” tegas Dahlan. Kasus seperti ini terjadi pada perusahaan yang ditugasi oleh pemerintah untuk membeli kapal lewat Kementerian Perhubungan yang kemudian kapal itu diserahkan kepada PT Djakarta Lloyd (Persero), termasuk pembelian mesin untuk pabrik gula BUMN.

Hingga saat ini setidaknya aset sekitar Rp50 triliun yang menggantung yang belum ditetapkan statusnya. “Ini tidak gampang memperjelas statusnya, karena di UU BUMN disebutkan setiap aset yang masuk BUMN harus dinilai. Sementara karena sudah terlalu lama, nilainya sudah turun,” ujarnya.

QH.

Pasar Konstruksi Potensial Mencapai Rp 407,38 triliun

sacsacscsa

Posted on January 10, 2014

Jakarta 10 Januari 2014 – Pemerintah memperkirakan pasar konstruksi nasional pada tahun ini mencapai Rp407,38 triliun atau meningkat sekitar 10,12 persen dibandingkan realisasi 2013 senilai Rp369,94 triliun.
Peningkatan pasar konstruksi ini didorong oleh upaya pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur di tanah air, kata Kepala Badan Pembinaan (BP) Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Hediyanto W Husaini.

Ia mengungkapkan, nilai pasar konstruksi tahun ini baru angka sementara yang diambil berdasarkan sejumlah proyek yang akan dibangun pada tahun ini. “Jumlah pasar konstruksi ini bisa bertambah bila ada proyek yang akan diluncurkan pada tahun ini,” katanya.
Ia menyebutkan, pasar konstruksi tersebut berasal dari sejumlah proyek yang dibangun dengan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), serta pinjaman modal dalam negeri dan pinjaman modal asing.
Hediyanto menambahkan pertumbuhan pasar konstruksi selalu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Ia memberikan contoh, pada 2013, pasar konstruksi bertumbuh sekitar 29,80 persen menjadi Rp369,94 triliun dari 2012 sebesar Rp284,99 triliun.
“Dalam lima tahun ke depan, pasar konstruksi diperkirakan bisa mencapai Rp1.000 triliun dengan asumsi tiap tahun terjadi kenaikan pasar sebesar Rp100 triliun,” katanya.
Ia juga menyebutkan, jika dilihat dari sisi kontribusi industri konstruksi terhadap produk domestik bruto (PDB), juga cenderung bertumbuh dari sekitar 7,07 persen pada 2009 hingga menjadi 10,54 persen pada 2013.
“Saat ini kontribusi konstruksi terhadap PDB masih kalah dibandingkan perdagangan sekitar 13 persen dan pertanian 14 persen,” katanya. Namun, tegasnya, pertumbuhan di dua sektor itu cenderung melambat dan turun, sedangkan sektor konstruksi terus bertumbuh.
“Jadi, dalam dua hingga tiga tahun ke depan, saya yakin kontribusi konstruksi terhadap PDB bisa menyamai dua sektor itu,” katanya.
Kepala Pusat Sumber Daya Investasi BP Konstruksi M Natsir menambahkan, pembiayaan pembangunan infrastruktur sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2010-2014 pada tahun ini dialokasikan sebesar Rp469,7 triliun. Jumlah itu terdiri, dari APBN sebesar Rp208,7 triliun, APBD Rp103,9 triliun, BUMN Rp89,9 triliun dan swasta Rp 67,2 triliun.