OJK Dorong Perbankan Nasional Mampu Hadapi MEA 2015

sacsacscsa

Jakarta, 15 September 2014 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong industri perbankan nasional untuk mempersiapkan diri menghadapi pasar bebas di Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Commnity/AEC) 2015. “Kita jangan sampai ketinggalan kereta di AEC,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad.

Muliaman juga mengaku terus mendorong perbankan nasional untuk meningkatkan daya saing melalui penerapan asas kesetaraan atau resiprokal lewat perjanjian secara bilateral dengan otoritas-otoritas negara lain. Ia menilai perbankan nasional akan mampu bersaing di kawasan ASEAN karena dianggap memiliki kelebihan yang tak bisa ditawarkan bank-bank asing.

“Kita sudah bisa (bersaing). Bank-bank kita memang bukan bank terbesar di Asia, tapi kita punya core (bisnis) yang bisa kita jual dan ke depankan,” katanya. Ia menegaskan perbankan nasional memiliki kelebihan kuat dan mengakar di segmen ritel juga pembiayaan ke masyarakat kecil.

Kendati demikian, Muliaman mengingatkan bahwa sektor finansial tak bisa bergerak sendiri dan harus berjalan seiringan dengan sektor lainnya, seperti sektor riil. “Integrasi di ASEAN memberikan manfaat. Peluang bisnis itu harus berjalan bersama. Tidak mungkin juga sektor finansial berjalan sendiri,” katanya.

Upaya untuk meningkatkan daya saing perbankan nasional juga dilakukan Top Coach Indonesia (TCI). Lembaga pelatihan bisnis terkemuka di Indonesia ini beberapa kali bekerja sama dengan Bank Indonesia dengan menggelar workshop untuk kalangan profesional perbankan. TCI juga menggelar workshop kewirausahaan bagi UKM binaan Bank Indonesia.

QH.

Related Articles :
MEA Tuntut Kesiapan SDM di Bidang Logistik
Galakkan Kewirausahaan dengan Gerakan “Oneintwenty”
IKM Sebaiknya Bebas Pajak
TOP COACH INDONESIA Menggelar Business System MasterClass untuk 
  Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN
BNI Ekspansi Bisnis Remitansi ke Tiga Negara
Makassar Jadi Kota Bisnis Terbaik 2014
Mebel Lokal Bakal Kuasai Asia Tenggara
Pameran Produk Bagi Wirausaha Baru Digelar
Pemerintah Pacu Lahirnya Wirausahawan Baru
LPDB Fasilitasi Kaum Muda Berwirausaha

Pemerintah-Pengusaha Siap-siap Hadapi AEC

sacsacscsa

Jakarta, 6 Desember 2013 – ASEAN Economic Community (AEC) atau masyarakat ekonomi ASEAN tidak bisa mundur lagi. Karena itu, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengajak pengusaha membuat program bersama menghadapi persaingan yang semakin ketat di kawasan Asia Tenggara pada 2015. “Sekarang saya lebih proaktif mengajak pengusaha untuk bekerja sama meningkatkan daya saing hadapi AEC,” katanya pada forum komunikasi dengan dunia usaha dan instansi terkait, di Kuta, Bali, kemarin.

Pada forum bertajuk “Kesiapan Sektor Industri Menghadapi ASEAN Economic Community 2015” itu, Hidayat mengatakan pihaknya tidak ingin terulang lagi kejadian ketidaksiapan pengusaha Indonesia menghadapi pasar bebas ASEAN – China (CAFTA) 2009. Ia menceritakan ketika ia baru menjadi Menteri Perindustrian pada 2009 langsung dihadapi masalah ada 220 jenis produk industri yang tidak siap bersaing di CAFTA.

“Menghadapi AEC ini, saya mengajak dunia usaha mempersiapkan program bersama guna meningkatkan daya saing, lebih efisien, membuat produk yang unggul, dan memberantas penyelundupan,” ujar Hidayat. Dengan sisa waktu sekitar dua tahun ini, diakuinya banyak pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah dan dunia usaha agar siap hadapi AEC.

Hidayat melanjutkan, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi sektor industri jelang AEC antara lain kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang tidak sebanding dengan kenaikan produktivitas, kurangnya pasokan gas untuk industri, belum terjaminnya pasokan bahan baku dari dalam negeri, serta rendahnya kualitas SDM di bidang industri.

Di tengah tantangan yang tidak mudah dilalui itu, Hidayat mengarahkan berbagai kebijakan di perindustrian menuju Indonesia sebagai basis produksi dan mendapatkan keuntungan yang maksimal dari AEC 2015. “Dalam integrasi ASEAN production chain itu, Indonesia diharapkan mendapatkan peran bukan sebagai pemasok bahan mentah dan pasar hasil produk ASEAN tapi juga menjadi basis produksi,” katanya.

Program Kemenperin untuk mencapai target tersebut antara lain penerapan bea keluar bahan mentah seperti CPO, karet, dan kakao, kemudian pengurangan/penghapusan PPnBM dalam pengembangan low cost & green car (LCGC), pengembangan industri komponen dan aksesoris kendaraan, dan peningkatan kompetensi SDM di bidang industri.

QH

Wamenperin: Jangan Jadi Bangsa Bodoh

sacsacscsa

Jakarta, 27 September 2013 – Jika kita tidak suka atau fanatik dengan produk sendiri, terus siapa lagi? Inilah yang diingatkan Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Alex Retraubun. Ia mengingatkan warga Indonesia harus fanatik terhadap produk dalam negeri.

“Kalau tidak fanatik terhadap produk sendiri, kita dianggap sebagai bangsa yang bodoh,” ujarnya ketika membuka Pameran Produksi Indonesia (PPI) di ruang The Function Trans Convention Centre, The Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat.

Alex mengaku, di lemari pakaiannya tidak ada lagi kemeja dan dasi tetapi penuh dengan batik dari Aceh sampai Papua. “Saya berusaha mencontohkan yang baik,” kata Alex. Ia menyatakan, Indonesia khawatir dengan globalisasi, termasuk ASEAN Economic Community (AEC) pada 2015.

Hal Itu karena takut dan kurang percaya diri. “Kita tidak harus takut tanpa berbuat apa-apa. Takut bagus demi bereaksi menghadapi globalisasi itu. Kita bodoh karena mau diserang tapi diam tidak mau fanatik dengan produk sendiri,” ujarnya.

Menurutnya, PPI media memperkenalkan produk tanah air dan media membangun kecintaan produk sendiri. PPI juga bagian dari persiapan menghadapi AEC pada 2015. Karena itu, ia mengharapkan Indonesia tak hanya jadi pasar produk AEC 2015.

“Jangan sampai Indonesia dieksploitasi karena jumlah penduduknya banyak, jumlah penduduk mestinya menjadi daya tawar,” ujar Alex. Sekretaris Jenderal Kemenperin, Ansari Bukhari, menambahkan separuh dari 500 juta penduduk ASEAN ada di Indonesia. “Itu adalah pasar besar. Namun, kita harus menjual bukan hanya menjadi sasaran pasar,” tegasnya.

PPI di Bandung diikuti 126 peserta dan sekitar 60 persen peserta PPI berasal dari Jabar. Kepala Badan Pengurus Nasional Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat, mengatakan penggunaan produk dalam negeri berarti turut mempertahankan lapangan kerja di bidang industri. “Kita membantu para pekerja untuk terhindar dari PHK,” ujarnya.

QH.